KUNCINYA DI GOODWILL SERATUSPERSEN!

[ART newsroom] Abdul Rachman Thaha (36) salahsatu dari segelintir putra daerah yang begitu optimistis turut berkarya di tengah masyarakat. Ia melihat, betapa potensi daerah yang merupakan anugerah Allah SWT ini sudah seharusnya dimanfaatkan demi kemaslahatan umat sebagai bentuk rasa syukur. Seperti apa rasa syukur ini dituangkan?  Mari simak petikan percakapannya.   

Anda bersemangat membangun daerah, kenapa?

Kita mengawal pemerintah yang punya niat baik untuk kemaslahatan umat. Revolusi mental  yang seperti apa, ini yang harus dijabarkan..Revolusi dari segi apa saja? Yang harus diperbaiki lebih dulu, menurut saya, adalah pemerintah yang harus memberikan teladan. Misal, persoalan korupsi, narkoba, kalau pemimpinnya korupsi, pasti generasi ke depan melihat; dulu saja yang korupsi tidak apa-apa, kita korupsi juga. Tapi kalau diawali dengan pimpinan yang memberikan contoh teladan kepada masyarakat, saya yakin. Insya Allah. Itulah fenomena yang ada. Bahaya laten, salahsatunya, korupsi. Saya terpanggil untuk mengambil sikap dan melihat ini harus dilawan, dalam tanda kutip. Kita harus punya goodwill seratus persen.

Jadi, pemerintahan akan berjalan dengan baik ketika goodwill pemimpin memang betul-betul seratuspersen. Begitu banyak untuk disebutkan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Ini adalah anugerah tiada tara. Di daerah-daerah, yang begitu berpotensi untuk maju ini, ketika penguasanya benar-benar menggunakan potensi yang ada. Yang tadinya masyarakat tidak bisa bekerja, kita buka lapangan pekerjaan. Sehingga mereka tidak menjadikannya suatu ajang perebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok  tertentu.

Seorang pemimpin, di level apapun, seyogyanya berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan apa saja yang dibutuhkan. Kita berupaya semaksimal mungkin. apapun yang sekiranya dapat membantu masyarakat. Misal, saya berusaha ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial,. memberikan modal usaha, menyediakan mobil ambulans gratis.

Ketika Anda terjun dan menyimak, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan?

Sederhana saja. Ketika kita terjun ke masyarakat, hal pertama yang mereka butuhkan adalah sebuah komunikasi tanpa jarak dengan pemimpinnnya. Penyampaian aspirasi akan lebih terdengar jelas, sehingga tidak terjadi ketersumbatan komunikasi antara pemimpin dan masyarakat akar rumput. Yang seharusnya ruang ini jangan ada batasan.

Di sinilah, sekadar menyebutkan salasatunya, peran DPRD sebagai repersentatif masyarakat daerahnya dintuntut mengakomodir aspirasi-aspirasi  tersebut. Kembali lagi, kuncinya di goodwill seratuspersen memperjuangkan aspirasi. Itu harus hadir di sanubari para pemimpin ini. Jadi rakyat tidak dijadikan alat semata.  Maka, masa reses seharusnya diadikan momentum berharga dalam rangka merangkum semua aspirasi ini sebagai suatu bekal, bersama walikota,bupati dan gubernur untuk meniindaklanjuti ke tahap implementasi program yang disinergikan dengan program pemerintah pusat.

Misal, ketika anggaran pusat yang turun selalu diriingi persoalan penempatannya. Kalau dari Pusat jelas tidak bisa diganggugugat. Sekarang bagaimana APBD dioptimalkan, disinergikan, dari keinginan pemerintah daerah dan legislatif. Itulah tujuan adanya reses. Di sinilah sebuah kolaborasi, ketika ini berjalan dan dimanajemen dengan baik, saya yakin pemerintah yang baik pun akan tercipta.

Lebih lanjut, contoh kolaborasi seperti apa yang terjalin ?

Pola kolaborasi, misal, pemimpin daerah mengundang jajaran legislatif bukan personal tapi semua untuk menyimak penyampaian hasil dari kegiatan reses. Dari situ akan diketahui  keinginan-keinginan masyarakat  bawah, sehingga pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi mengetahui keinginan masyarakat . karena tidak semua pemimpin bisa menjangkau.. Di sinilah fungsi DPRD sebagai representatif masyarakat, mereka membawa aspirasi dan mengetahui apa keinginan itu. Jadi langkah utama adalah komunikasi yang perlu dibangun antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Sama dulu, adanya GBHN, Repelita, itu hasil godokan dengan legsilatif juga. Ia tertuang dalam sebuah keputusanyang punya jangka waktu. Memetakan Repelita pertama begini, ia  terbentang dan terlihat. Inilah kolaborasi antara eksekutif dan legislatifd yang ada di daerah untuk selanjutnya bersinergi dengan  program-program pemerintah pusat.  Sehingga tidak terjadi kepincangan komunikasi antara legislatif dan eksekutif, antara Bupati, Walikota, dan DPRD berjalan bersama